Pejabat Promosi Wajib Membuat Inovasi atau Tidak Dapat TPP

Pejabat yang promosi jabatan harus mampu melakukan inovasi pada jabatan barunya

Karawang – Bupati Karawang melantik empat puluh empat pejabat pada Jumat (12/5) lalu di Aula Husni Hamid. Pejabat yang diambil sumpah dan dilantik terdiri dari Pejabat Administrator sebanyak 18 orang, Pejabat  Pengawas 12 orang, Kepala Puskesmas 1 orang,  dan Kepala Sekolah 13 orang.

“Bahwa proses mutasi rotasi adalah hal yang biasa hal yang wajar dan harus dilakukan untuk menunjang dan mengisi kekosongan jabatan. Kegiatan mutasi akan rutin dilaksanakan dan sewajarnya dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi”, kata  Bupati Karawang dr. Hj. Cellica Nurrachadiana.

Bupati Karawang dr. Hj. Cellica Nurrachadiana menyaksikan penandatanganan berita acara pelantikan.

Pelantikan kali ini dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan Administrator, jabatan Pengawas, Kepala Puskesmas maupun Kepala Sekolah karena pejabat sebelumnya memasuki masa purna tugas / pensiun atau karena mutasi maupun meninggal dunia.

Selesai pelantikan dua puluh orang PNS yang mendapat promosi jabatan dikumpulkan dan diberikan arahan oleh Bupati Karawang, Sekretaris Daerah, Kepala BKPSDM Kabupaten Karawang. Dalam arahannya Bupati menyampaikan bahwa kedepan mutasi promosi akan dilakukan secara bertahap untuk mengisi kekosongan jabatan.

“Kami akan terus memonitor dan melakukan evaluasi kinerja. Bukan tidak mungkin apabila hasil evaluasi tidak mampu melaksanakan tugas di bidang tersebut akan dirotasi kembali sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya,” jelas Bupati.

Bupati juga menambahkan untuk pejabat administrator dan pejabat pengawas sangat mungkin dilakukan rotasi kembali apabila kinerjanya kurang baik. Namun bagi pegawai yang berprestasi, akan diberikan kesempatan untuk promosi sesuai dengan basic pendidikan, keahlian prestasi dan kompetensinya.

“Saya berpesan untuk selalu amanah, menjaga integritas, jiwa melayani sepenuh hati, dan profesionalisme dalam bekerja sehingga mampu menjawab keinginan masyarakat”, pesan Cellica.

“PNS yang mendapat promosi jabatan harus mampu melakukan inovasi pada jabatan barunya. Kita adalah sistem dan kita adalah satu kesatuan sistem yang tugas utamanya melayani masyarakat dengan baik. Ayo tunjukan inovasi dan kreativitas”, ajak Bupati.

Pemerintah Kabupaten Karawang menerapkan kebijakan PNS yang promosi wajib membuat inovasi berdasarkan Pasal 32 Peraturan Bupati Karawang Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Kepala BKPSDM Karawang H. Asep Aang Rahmatullah saat menyampaikan laporan.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa PNS yang mendapat promosi jabatan wajib membuat inovasi di jabatan barunya. Atasan langsung PNS tersebut melakukan mentoring pelaksanaan inovasi dan akan dibimbing oleh Widyaiswara.

Sekitar empat ratusan pejabat yang promosi di tahun 2021 sudah menjalankan program inovasi ini. Diberikan target waktu selama tiga bulan untuk menyelesaikan dan apabila tidak dapat menyelesaikan inovasi tersebut maka pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)-nya akan ditangguhkan.

Pengembangan inovasi pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengembangan inovasi pelayanan publik ini perlu didukung oleh PNS yang kompetitif sehingga perlu dilakukan pengembangan kompetensi ASN.Pengembangan kompetensi ASN saat ini dan kedepan diarahkan untuk membentuk para pemimpin perubahan dalam rangka mendukung reformasi birokrasi guna mewujudkan good and clean governance. Dengan menumbuhkan budaya inovasi di kalangan PNS mampu mendorong penciptaan kreativitas pembaharuan atau memodifikasi jenis pelayanan. (Admin)

Komantari dengan Facebook