AUDIENSI TENAGA HONORER MENGENAI PERSIAPAN TEKNIS SELEKSI ASN TAHUN 2019

KARAWANG – Menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya dengan Bupati  Karawang  terkait dengan rekruitmen PPPK, pada  Selasa( 18/06) kemarin dilakukan audiensi lanjutan  dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Kabupaten Karawang    di hadiri sebanyak 17 orang perwakilan  dari  Tenaga honorer bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang teknis  di Ruang Rapat Kepala BKPSDM Kabupaten Karawang  terkait  persiapan  teknis seleksi penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN)  Tahun 2019.

Perwakilan Tenaga Honorer mempertanyakan tentang rencana seleksi rekruitmen PPPK Tahun 2019 ini, terkait beredarnya berita tentang  jadwal pelaksanaan seleksi rekruitmen PPPK Tahun 2019, persyaratan, Batasan Usia Pensiun, mekanisme pendaftaran secara online melalui website sscasn, dan menyampaikan aspirasi /keinginan mereka agar proses rekruitmen PPPK  tanpa melalui tes , akan tetapi langsung diangkat.

“ Bahwa terkait beredarnya berita tentang  jadwal pelaksanaan seleksi rekruitmen PPPK, sampai saat ini belum ada regulasi terkait  jadwal pelaksanaan seleksi tersebut. Kita masih menunggu kebijakan dari pusat (Menpan RB ) apabila sudah ada regulasinya pasti akan diumumkan secara resmi.”, Kata Asep Aang Rahmatullah, S. STP, MP Kepala BKPSDM Kabupaten Karawang.

“Sampai saat ini Kabupaten Karawang  telah menyampaikan usulan kebutuhan ASN Tahun 2019  sebanyak 527  formasi, terdiri dari formasi  CPNS umum sebanyak 134 formasi,  formasi PPPK sebanyak 393. Usulan formasi  kebutuhan PPPK meliputi Bidang Pendidikan (70%), Bidang Kesehatan (15%), Bidang Teknis  (15%).”, tambah Asep Aang Rahmatullah.

Usulan formasi tersebut berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK  (Bupati)  dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBD dengan prinsip zero growth sesuai  ketentuan alokasi CPNS 30% dan PPPK 70% di prioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar seperti, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang teknis, hal ini  berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor : B/617/M-SM.01.00/2019, Tanggal 17 Mei 2019, Hal Pengadaan ASN Tahun 2019.

Menanggapi aspirasi /keinginan mereka agar proses rekruitmen PPPK  tanpa melalui tes, Kepala BKPSDM menjelaskan bahwa  sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN  untuk seleksi CPNS maupun PPPK haru melalui tes seleksi. Terkait  tenaga honorer yang memasuki Batas Usia Pensiun ( BUP), sampai saat ini Pemerintah pusat belum mengeluarkan kebijakan berkaitan hal tersebut, BKPSDM Karawang akan segera mengkonsultasikan hal  ini ke Menpan RB.

“BKPSDM Karawang akan memfasilitasi  sarana komputer dan internet untuk proses pendaftaran seleksi PPPK secara online. Kita siapkan komputer dan ruang khusus dilengkapi akses internet yang cepat,  rekan-rekan Tenaga honorer  diharapkan untuk menyiapkan dan melengkapi  dokumen

persyaratan yang  dibutuhkan dan nantinya akan di upload ke aplikasi. Jangan percaya dengan isu-isu yang beredar tentang rekruitmen ASN ini selain informasi dari web resmi Pemerintah.     Proses rekruitmen ini tidak dipungut biaya apapun, jadi jangan percaya kepada  oknum yang menjanjikan dapat meluluskan   dengan imbalan tertentu. Apabila ada kesulitan atau pertanyaan silahkan  datang langsung ke BKPSDM Karawang, kami akan bantu memfasilitasinya. “, pungkas  Asep Aang Rahmatullah. 

Adapun   gambaran persyaratan seleksi PPPK Tenaga Honorer  sesuai PP No. 49 Tahun 2018 Tentang      Manajemen Pegawai Pemerintah Kerja (PPPK) sebagai berikut :

A. Umum

1. Bagi Eks Tenaga Honorer Kategori II ( Eks THK II) untuk Tenaga Pendidik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S-1  dan masih aktif  mengajar sampai saat ini berdasarkan surat Menteri PAN dan RB

2. Bagi penyuluh pertanian yang diangkat berdasarkan SK Menteri Pertanian dan/atau MoU/Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Daerah Kab.Karawang  yang   mempunyai kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang Pertanian atau SLTA     Plus sertifikasi bidang pertanian berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB;

3. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas Usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melkukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak  dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Pegawai Usaha Milik Daerah;

6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masihberlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;

9. Bagi pelamar PPPK yang instansi kerjanya mengalami peralihan status menjadi instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk melakukan pengecekan status data instansi sebelum mendaftar melalui aplikasi pada laman https://ssp3k-helpdesk.bkn.go.id  agar segera berkoordinasi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaManusia Kabupaten Karawang untuk melakukan updating/perbaikan instansi kerja saat ini;

B.Khusus

1. Tenaga Guru Eks THK II dengan kriteria :

  1. Terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan memenuhi syarat perundang-undangan
  • Memiliki tanda bukti nomor dan kartu ujian THK-II tahun 2013;
  • Scan e-KTP atau Surat Keterangan telah melakukan perekam e-KTP dari instansi berwenang maksimal 200 KB dengan format file jpeg/jpg;
  • Scan pas foto berlatar belakang merah berukuran 4×6 maksimal 200 KB dengan
  • format file jpeg/jpg
  • Scan ijazah S-1 (Strata 1) dengan format file pdf;
  • Scan transkip nilai S-1 (Starta 1) dengan format file pdf;
  •  Scan Surat Penugasan dari Kepala Sekolah/Kepala Dinas yang menyatakan masih aktif mengajar di  sekolah asal, dengan memuat informasi minimal NUPTK/NIK, nama tempat tanggal lahir, nama sekolah, jabatan di sekolah dengan format file pdf;
  •  Scan Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di sekolah negeri Kabupaten Karawang,  sesuai wilayah tempat mengajar dan berdasarkan peta kebutuhan guru saat ini.

    2. Tenaga Penyuluh Pertanian dari MoU Kementerian Pertanian dengan kriteria :

1.Terdaftar dalam database Kementerian Pertanian dan memenuhi syarat perundang – undangan ;

2.  Scan e-KTP atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman e-KTP dari instansi berwenang maksimal 200 KB dengan format file jpeg/jpg

3. Scan pas foto berlatar belakang merah berukuran 4×6 maksimal 200 KB dengan format pdf;

4.  Scan ijazah SLTA/SMK/D III/S-1 (Strata 1) dengan format file pdf;

5.  Scan transkip nilai S-1 (Stara 1) dengan format file pdf;

6. SK Menteri Pertanian /Dirjen/Dinas Pertanian Kabupaten yang menyatakan bertugas di desa dengan basis unit kerja di Kecamatan, Kabupaten dan telah aktif bekerja selama  minimal 5 tahun  berturut-turut. Khusus jabatan inseminator dilampirkan juga sertifikat inseminator;

7. Surat rekomendasi dari Dinas atau SK perpanjang kontrak tahun 2019 yang menyatakan

Komantari dengan Facebook