BKPSDM Karawang Rekonsiliasi Data dan Evaluasi THL

Karawang – Pemerintah Kabupaten Karawang kembali melakukan penataan Tenaga Harian Lepas (THL), setelah sebelumnya perwakilan THL dari sebelas dinas diberikan pengarahan oleh Bupati Karawang pada 5 Agustus 2019. Kali ini Senin (12/8) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang mengundang pengelola kepegawaian untuk melakukan rekonsiliasi data di Aula Bappeda Karawang.

Pada tahun 2017 BKPSDM Karawang pernah melakukan monitoring terhadap keberadaan THL di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dan diperoleh data jumlah THL sebanyak 1.0795 orang, jumlah ini sebanding dengan jumlah PNS sebanyak 11.184 orang. Pengangkatan THL (non PNS) selama ini dilakukan oleh Perangkat Daerah masing-masing, baik melalui kontrak kerja, surat keputusan, surat perintah atau sejenisnya dari Kepada Dinas, Kepala Unit Kerja atau Kepala Sekolah.

Beberapa alasan Kepala perangkat daerah mengangkat THL diantaranya karena kekurangan PNS akibat adanya kebijakan moratorium sejak tahun 2014, tingginya jumlah PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) setiap tahunnya dan kompetensi yang dibutuhkan oleh perangkat daerah atau unit kerja tidak tersedia pada kompetensi PNS yang ada.

“Pertemuan hari ini agendanya rekonsiliasi data evaluasi tentang THL, hal ini menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dilaknakana pada akhir Juli 2019 lalu, kaitan perencanaan tenaga ASN instansi masing-masing dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Jumlah THL yang banyak ini perlu dievaluasi, terutama tentang kualifikasi dan kompetensinya. Idealnya pengangkatan THL untuk mengisi tenaga-tenaga teknis bukan tenaga administrasi. Seperti untuk operator komputer tidak perlu mengangkat THL, akan tetapi PNS yang ada harus meningkatkan kompetensinya”, kata  Drs. Haryanto, MM selaku Pelaksana Harian Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang dalam sambutannya sekaligus membuka acara tersebut.

“Perlu diingat juga bahwa tidak serta merta dari THL dapat langsung diangkat menjadi PNS atau PPPK, pengangkatan tersebut harus sesuai formasi dan melalui Tes seleksi dengan dengan Commputer Asssted Tes (CAT), dan pengangkatan harus  sesuai dengan formasi yang ada dan dibutuhkan, sesuai batasan usia yang telah ditentukan serta melalui persetujuan Menpan”, tambah Plh. Kepala BKPSDM yang juga menjabat Asisten Adminisrasi.

“Kedepan untuk pengisian THL akan disesuaikan dengan formasi yang ada dimasing-masing Perangkat Daerah berdasarkan data yang ada di aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Rekruitmen THL akan sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan dan kompetensi berdasarkan data yang ada di SIMPEG. Sehingga penganggarannya pun akan sesuai”, kata Jajang Jaenudin, S.STP, MM Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam paparanya. Pada kesempatan tersebut juga dihimbau agar para pengelola kepegawaian mengupdate data SIMPEG untuk peremajaan data pegawai agar akurat dan up to date.

“Pembayaran gaji non PNS harus berdasarkan kinerja dan absensi, dengan memperhatikan kinerja dan absensinya, pada saat pembayaran harus mencantumkan laporan apa yang dikerjakan pada hari tersebut dan diverifikasi oleh Kasubag Kepegawaian sebelum disampaikan ke Kasubag Keuangan. Kalau ada Non PNS yang memiliki ide bagus (inovasi) untuk terobosan dalam meningkatkan pelayanan, tolong difasilitasi, dibahas oleh tim, jangan sampai kreatifitas mereka dipendam begitu saja. BKPSDM saat ini sedang membuat surat edaran untuk inventasisari data non PNS yang memliki kemampuan membuat aplikasi (programmer), membuat multimedia, dan ahli dalam bidang jaringan IT (Networking)”, tambahnya.

Sementara itu Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhetian ASN, H. Taopik Maulana, SE.,MM menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi THL ini tidak ada hubungannya dengan penerimaan CPNS baik PNS maupun PPPK. “BKPSDM sudah menjadwalkan dalam waktu dekat akan kembali melakukan monitoring ke masing-masing Perangkat Daerah untuk melakukan rekonsilasi data”, tambah Taopik.  

“Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) menyambut baik data SIMPEG yang sudah di-update, karena hal ini juga untuk mengupdate data gaji, data pegawai pensiun dan data tanggungan yang usianya sudah lewat. Apabila ada PNS yang meninggal atau pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS), datanya agar segera dilaprokan. BPKAD telah melakukan pendataan terkait penganggaran THL karena di masing-masing SKPD berbeda-beda penganggarannya. Agar masing-masing pengelola Kepegawain mengupadate data jumlah THL sehingga dapat diestimasi kebutuhan anggaran tahun 2020”, kata Irma Novita, S. IP Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Karawang dalam paparanya.

“Menjawab beberapa pertanyaan dari Perangkat Daerah tentang apakah THL boleh malukan perjalanan Dinas, harap diperhatikan kembali keperluannya diperhatikan juga urgensinya apakah sesuai dengan tupoksi sehari-hari tenaga THL tersebut. Untuk pelatihan Non PNS saat ini hanya mengakomodir untuk tenaga THL pemadam kebakaran dan Pol PP saja, jadi tidak ada lagi diklat untuk THL lainnya, karena mereka diangkat sesuai kompetensinya”, tambah Irma.

Selanjutnya dilakukan rekonsiliasi data antara BKPSDM dengan pengelola kepegawaian di masing-masing perangkat Daerah tujuannya menyamakan data pegawai termasuk data gaji dan tunjangan yang ada di BPKAD. Masing-masing pengelola kepegawaian di verifikasi jumlah pegawai PNS dan Non PNS, tenaga fungsional dan data lainnya. (Admin)

Komantari dengan Facebook