EKS THK-II MEMPERTANYAKAN KEJELASAN NASIBNYA TENTANG SELEKSI PPPK TAHUN 2019

KARAWANG – Menindaklanjuti hasil audiensi dengan Bupati Karawang terkait rekruitmen PPPK, pada Rabu (02/10) dilakukan audiensi lanjutan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang di hadiri sebanyak 11 orang dari Eks THK-II (Tenaga Honorer Kategori II) bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang teknis di Ruang Rapat Kepala BKPSDM Kabupaten Karawang terkait persiapan pelaksana Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2019.

Perwakilan Eks THK-II mempertanyakan tentang  status kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan terkait beredarnya bahwa pelaksanaan seleksi hanya di peruntukan untuk CPNS 2019, apakah anggaran untuk PPPK yang tidak terealisasi, apakah bisa di alokasikan untuk Eks THK-II?

Mengingat kembali pada saat audensi dengan Bupati Karawang berkomitmen bahwa Pemerintah Daerah Karawang untuk memperjuangkan hak Eks THK-II dalam kesejahteraan di tahap II, karena di tahap I kondisi tidak ketersediaan  anggaran.

Usulan formasi tersebut berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK  (Bupati)  dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBD dengan prinsip zero growth sesuai  ketentuan alokasi CPNS 30% dan PPPK 70% di prioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar seperti, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang teknis, hal ini  berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor : B/617/M-SM.01.00/2019, Tanggal 17 Mei 2019, Hal Pengadaan ASN Tahun 2019.

“Jangan mudah percaya dengan isu yang beredar di luar, jika ingin menanyakan berkaitan berita dan informasi silahkan datang ke BKPSDM” Asep Aang Rahmatullah ,S.STP.,MP, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang.

BKPSDM Karawang sudah mengusulkan formasi CPNS dan PPPK ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi melalui surat dan aplikasi E-Formasi, selanjutnya Pemerintah Pusat (KEMENPAN RB) menindaklanjuti penetapan usulan formasi dan sampai saat ini belum ada informasi berkaitan rekrutmmen PPPK Tahun 2019

“ BKPSDM sangat transparansi dan responsif terhadap pemberitaan yang beredar” H. Taopik Maulan, SE.,MM, Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian ASN.

Menanggapi aspirasi /keinginan mereka tentang peningkatan kesejahteraan agar anggaran untuk PPPK yang tidak terealisasi di alokasikan ke Eks THK-II dan ditanggapi oleh Kepala Bidang Kesejahteraan , Disiplin dan kepangkatan ASN.

 “Berbicara kesejahteraan intinya, BKPSDM mengupayakan anggaran dan mempunyai konsep pemetaan kesejahteraan” Dudi Alexandri, S.STP, Kepala Bidang Kesejahteraan, Disiplin dan Kepangkatan ASN

 “Saya berharap rekrutmen PPPK di akomodir khusus untuk Eks THK-II sesuai yang pernah dijanjikan pada saat audiensi bersama Bupati Karawang di bulan Februari dan kesejahteraan yang sudah dianggarkan  untuk Eks THK-II di realisasikan awal 2020” Susanti, perwakilan Eks THK-II Tenaga Guru.

Komantari dengan Facebook