JALANKAN AMANAT PERDA NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG P4GN PEMKAB GELAR TES URINE /NARKOBA BAGI PNS NYA

BUpati Karawang menyampaikan arahan dalam Pembinaan Manajemen PNS

Sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun  2019 tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, hari ini bertempat di GOR Adiarsa dilaksanakan tes urine bagi kurang lebih 2.084 PNS Karawang yang terdiri dari Pejabat eseon II, III, IV dan pejabat pelaksana , dalam acara bertajuk pembinaan manajemen PNS tersebut, Teh Celli dalam arahan singkatnya menyampaikan beberapa wacana viral yang berkembang ditataran ASN tertutama tentang rencana penghapusan pejabat eselon III dan eselon IV, dalam hal ini Bupati manyampaikan, pada prinsipnya Pemkab Karawang akan taat dan patuh terhadap setiap ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat , namun Teh Celli juga berkeyakinan bahwa pemerintah pusat pun akan mendengarkan setiap aspirasi yang disampaikan oleh Daerah, dalam hal ini apa yang menjadi aspirasi seluruh Pemkab/Pemkot di lingkup Pemprov Jabar telah disampaikan kepada Gubernur Jabar seaku wakil pemerintah pusat pada saat acara Kopi Darat Para Bupati/Walikota dengan Gubernur Jabar di Cianjur. “ Banyak dampak yang akan timbul bilamana penghapusan eselon III dan IV benar-benar dilaksanakan, mengingat untuk dialihkan menjadi pejabat fungsional, tidak semuanya memenuhi kompetensi maupun persyaratan yang dibutuhkan, belum lagi dampak terhadap aspek pengelolaan keuangan daerah yang masih mengamanatkan keberadaan pejabat eselon III sebagai KPA, di sisi lain aturan kelembagaan perangkat daerah hingga saat ini masih mengatur keberadaan eselon III dan eselon IV, untuk itu saya menekankan kepada seluruh ASN karawang untuk tidak terlalu terpengaruh terhadap wacana tersebut, sebaiknya tetap fokus melaksanakan apa-apa yang telah menjadi tugas dan fungsi saudara-saudara selaku ASN, sebaliknya wacana penghapusan eselonisasi dimaksud menjadi pemicu bagi kita untuk lebih meningkatan kemampuan diri, penggunaan teknologi serta inovasi-inovasi perlu terus dikembangkan, Ide-ide cemerlang ASN harus mampu diaktualisasikan dan diimplementasikan. “Bagi yang belum bisa teknologi silahkan belajar pada anaknya, pada cucunya yang harus kita akui jauh lebih menguasai dibanding kita, sehingga ASN di Karawang ini mampu memanfaatkan teknologi dengan baik”

Wacana lainnya adalah terkait pemberian tambahan penghasilan PNS sesuai regulasi yang dikeluarkan Kemendagri, bila aturan tersebut diterapkan di Kabupaten Karawang bisa dikatakan sebagai langkah mundur, mengingat indikator2 pemberian TPP yang diatur Kemendagri sudah pernah diterapkan dan hal ini relatif belum mencerminkan keadilan, sehingga mulai tahun 2019  aturan pemberian TPP beralih berdasarkan Kelas Jabatan yang dalam berbagai sudut pandang dirasakan lebih mencerminkan keadilan, selain itu hal ini juga sesuai dengan rekomendasi KPK bagi Kabupaten Karawang yang salah satunya berisi tentang pemberian TPP berdasarkan Kelas Jabatan tersebut.

Hal lain yang disoroti Teh Celli adalah berkenaan dengan masalah Etika, “Etika tidak bisa dibeli, ini berkaitan dengan masalah sikap dan prilaku yang akan dinilai semua pihak, jadilah ASN yang mampu memberikan contoh tauladan yang baik, memberikan pelayanan terbaik. Sebagai ASN tentunya memiliki aturan etika dan perilaku ini, silahkan dibaca, dihayati, dipedomani dan diterapkan baik dalam kehidupan sebagai pribadi, warga masyarakat, kedinasan maupun dalam pergaulan antar sesama ASN.

Bupati juga mengharapkan agar instrumen penilaian keberhasilan Pemkab Karawang baik itu LAKIP, LPPD, Opini BPK, Indeks Reformasi Birokrasi dan lainnnya harus terus ditingkatkan dan ini tidak bisa dicapai dalam kondisi ego sektoral, butuh kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi semua OPD, saya tidak bisa bekerja sendiri, dan setiap keberhasilan ataupun penghargaan yang selama ini diperoleh Pemkab Karawang, saya persembahkan bagi seluruh ASN dan masyarakat Karawang.

Selanjutnya, menyikapi sisa waktu tahun anggaran 2019, Bupati menginstruksikan agar lebih mengoptimalkan waktu yang tersisa ini, bagi yang serapan anggarannya masih kecil silahkan dikebut terutama dinas-dinas yang dalam kegiatannya memerlukan proses lelang, saya tidak mau ada sorotan negatif bahwa proses pembangunan tidak dibisa diselesaikan tepat waktu. Bila proses pembangunan berjalan tepat waktu artinya kemajuan Kabupaten Karawang akan terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Saya hanya pengendali kebijakan saja, besara harapan saya kita semua bisa bekerjasama memanfaatkan sisa waktu tahun 2019 ini dengan sebaik-baiknya sehingga apa yang menjadi maksud dan tujuan pembangunan di Kabupaten Karawang dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan “

Mengakhiri arahan singkatnya, Bupati menekankan agar ASN menjaga netralitas menjelang Pilkada tahun depan. ASN harus menjadi pemersatu bukan sebaliknya memprovokasi. Sebagai individu ASN mempunyai Hak politik dan hak memilih tetapi sebagai ASN agar tetap mampu menjaga netralitas agar pemilu di Karawang dapat berjalan lancar dan aman.

Komantari dengan Facebook