Jangan Panik, Layanan Publik Tetap Berjalan, Namun Tetap Waspada

Karawang – Selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 (14 hari ke depan), PNS diperkenankan melakukan penyesuaian sistem kerja sesuai Surat Kepala BKPSDM Kabupaten Karawang Nomor 440/946/KDP ASN tanggal 16 Maret 2020. Namun demikian pelayanan publik tetap harus berjalan. Dua level Pejabat Struktural Tertinggi (Eselon II dan III) di masing-masing Perangkat Daerah untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor setiap hari kerja, agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat. Hal ini sesuai ketentuan SE Menpan Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020. Oleh karena itu masing-masing Perangkat Daerah mengatur jadwal pelaksanaan layanan publik dengan tetap memperhatikan kekuatan personil, intensitas maupun kualitas layanan yang diberikan.

Selain itu, Pegawai Perangkat Perangkat Daerah yang menjadi Garda Terdepan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 sesuai Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yaitu Pegawai Dinas Kesehatan (Termasuk RSUD, Puskesmas dan UPT Kesehatan lain) dan Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tidak berlaku pembagian jam kerja (wajib hadir setiap hari kerja).

Sedangkan bagi Pegawai lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga termasuk Guru dan Tenaga Kependidikan berlaku pembagian jam kerja yang diatur internal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, untuk memandu melalui proses melajar mengajar di rumah melalui media teknologi informasi atau media sosial lainnya .

Untuk mensupport hal tersebut, mekanisme persyaratan TPP bulan Februari dan Maret 2020 pada masa pencegahan ini, yang semula terdapat syarat-syarat tertentu yang menjadi syarat pencairan, hal tersebut menjadi ditoleransikan. Namun syarat-syarat tersebut menjadi kewajiban untuk dikerjakan sesuai batas waktu yang ditentukan, mengingat hal tersebut merupakan kepentingan Pemerintah Kabupaten Karawang. Bulan berikutnya syarat-syarat tersebut diberlakukan kembali.

Penyesuaian sistem kerja, selain dilakukan penyesuaian waktu kerja juga harus dilakukan penyesuaian cara kerja agar pekerjaaan dan layanan publik tetap berjalan. Cara kerja pada masa pencegahan ini harus memanfaatkan teknologi informasi, media sosial dan alat kominikasi lain agar mengurangi kontak fisik.

Dalam Surat Kepala BKPSDM tersebut juga dijelaskan bahwa apabila dalam satu rumah atau dasawisma terdapat pegawai dengan status Orang Dalam Pantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) bahkan Positif Covid-19, wajib tidak masuk kerja namun tidak diberlakukan pemotongan TPP atau hukuman sisiplin. Namun yang bersangkutan harus menginformasikan kepada Kepala Perangkat Daerahnya untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Karawang melalui Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Karawang.

Sebagai referensi kami lampirkan SE Nomor HK.02.01/Menkes/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Dalam Penanganan Covid-19. Jangan lupa terus berdoa meminta perlindungan-Nya, semoga Allah SWT melindungi kita semua.. Aamiin. (admin)

Komantari dengan Facebook