Karawang Siap Melaksanakan Seleksi PPPK Tahap Kedua

Karawang – Bupati Karawang melakukan pertemuan dengan perwakilan eks Tenaga Honorer Kategori 2 dari tenaga pendidikan, Kesehatan, THL-TBPP Kementerian Pertanian dan tenaga teknis lain di Ruang Rapat Bupati Karawang pada hari rabu sore (20/02) untuk membicarakan mengenai kebijakan pengadaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). “Kita siap melaksanakan seleksi PPPK tahap kedua” Kata Cellica Nurrachadiana, Bupati Karawang dalam pengarahannya kepada perwakilan forum yang hadir.

“Saya intruksikan Pj (Penjabat) Sekda untuk menghitung anggarannya, dan semuanya harus diakomodir karena asas keadilan, yang kedua penggangarannya menjadi beban APBD, dari minggu lalu kita sedang hitung (gaji PPPK), kebijakan ini harus holistik tidak boleh parsial, Saya menginginkan membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat” kata Cellica. “Saya pingin temen-temen sejahtera, Saya akan mengajukan PPPK ini (ke Kemenpan RB) semuanya” lanjut Cellica.

“Kita sepakati bahwa kita sepakat untuk melaksanakan seleksi PPPK tahap kedua, mengenai teknis itu nanti diatur oleh ketentuan yang ada” kata Samsuri, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang

Pemerintah Kabupaten Karawang tidak mengusulkan kebutuhan PPPK sehingga tidak melakukan pengadaan PPPK Tahap Pertama. Hal tersebut dikarenakan terkendala pembayaran gaji dan tunjangan yang menjadi beban APBD, mengingat kebijakan pengadaan PPPK muncul setelah APBD Tahun 2019. Usulan kebutuhan tersebut harus memperhitungkan gaji dan tunjangannya, agar tidak muncul permasalahan yang merugikan setelah proses pengangkatan menjadi PPPK. “kalau anggaran seleksi PPPK siap kita anggarkan” Kata Asep Aang Rahmatullah, Kepala BKPSDM Kab. Karawang.

Perwakilan dari Perangkat Daerah yang hadir menyambut gembira langkah yang diambil oleh Bupati Karawang. “Terima kasih kepada ibu Bupati yang akan melaksanakan seleksi PPPK” Ungkap Nandang, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang. “PPPK pilihan lebih baik dari pada pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), walaupun belum optimal dan saya mendukung langkah ini” kata dr. Nurdin, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, memberikan dukungan yang sama.

Langkah tersebut disambut baik oleh Forum Eks Tenaga Honorer K-2 melalui perwakilannya. “Kami siap menerima PPPK dengan resiko apapun, namun harga mati tetap PNS” kata Ahmad Gojali, Ketua Forum Eks Tenaga Honorer K2. “Tujuan forum mensejahterakan anggota, berdasarkan surat menpan penggajiannya dianggarkan di APBD, apabila kita mengadakan seleksi namun gajinya tidak ada, apa yang akan kami terima nanti, ada uang dilaksanakan kalau tidak ada uang jangan dilaksanakan” lanjut Ahmad Gojali. “Kami sangat mengapresiasi kaitan dengan rencana pemerintah Kabupaten Karawang melaksanakan seleksi PPPK walaupun keinginannya tahap kesatu, kami tidak banyak menuntut, PPPK-an dulu saja” kata Sodikin Ketua Forum THL TBPP Kementerian Pertanian.

Bupati karawang telah menandatangani surat mengenai kesiapan pelaksanaan pengadaan PPPK pada tahap berikutnya, dan akan disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Tenaga Honorer dari Eks K-2 yang ada dalam database BKN sebanyak 2.196 orang. BKPSDM Kabupaten Karawang menghimbau kepada Tenaga Honorer dari Eks K-2 agar hati-hati apabila terdapat oknum yang memanfaatkan kebijakan ini dengan meminta uang atau imbalan apapun.

Komantari dengan Facebook