Mediator Bukan Hanya “Juru Damai”

Bandung – Bagi Serikat Buruh pasti mengenai Mediator Hubungan Indutsrial karena merekalah yang menyelesaikan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh maunpun dengan Pengusaha. Namun tugas jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial (HI) bukan hanya menangani penyelesaian perselisihan hubungan industrial,  juga mempunyai tugas pembinaan hubungan industrial melalui sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan, serta tugas pengembangan hubungan industrial. Tugas-tugas tersebut yang mengharuskan Mediator Hubungan Industrial turun langsung ke Perusahaan. Hal ini diungkapkan dalam Diseminasi Mediator Hubungan Industrial yang diselenggarakan oleh Direktorat Pencegahan dan Penyelesaian Perselesihan Hubungan Industrial pada hari Rabu (20/03) sampai dengan Kamis (21/03) di Hotel Papandayan Bandung.

Karena mengharuskan juga turun ke Perusahaan, tugas-tugas mediator tersebut terkesan bersinggungan dengan tugas Pengawas Ketenagakerjaan, dan terkadang menyebabkan “perselisihan”.  “duduk bersama mencari terobosan jangan ‘pakeukeh-keukeuh’ (re-keras kepala’)” pesan Drs. Muchamad Ade Afriandi, Msi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam sambutannya membuka acara diseminasi tersebut.

Deteksi dini dan tugas lainnya yang dilakukan Mediator Hubungan Industrial akan mengurangi perselisihan antara serikat pekerja dengaan pengasaha sehingga akan menghasilkan stabilitas hubungan industrial dan tercipta bubungan yang harmonis. “Hubungan yang harmonis, akan berdampak pada terciptanya stabilitas perekonomian, meningkatkan iklim investasi yang akan berkorelasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tanpa mediator hubungan industrial tidak akan ada pelayanan yang baik dalam mencegah kasus hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak akan terlaksana dengan cepat, efisien dan murah. Ketika perselisihan tidak diselesaikan, tentu akan terjadi potensi terjadinya kasus dan permasalahan yang berlarut-larut” tambah Ade Afrisandi.

Belum seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai Pejabat fungsional Mediator Hubungan Industrial. Dari 34 provinisi baru 33 Provinsi, dan dari 514 Kab/Kota hanya 256 Kab/Kota. Di jawa barat hanya 3 (tiga) Kabupaten/Kota saja yang tidak mempunyai Mediator Hubungan Industrial yaitu Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar. Karawang sendiri mempunyai Pejabat  Mediator Hubungan Industrial sebanyak 4 (empat) Orang. (admin)

Komantari dengan Facebook