Monev Non PNS, Tidak Ada Kaitannya Dengan Pengangkatan CPNS/PPPK

Karawang – BKPSDM Karawang melanjutkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) ke beberapa Perangkat Daerah yang menjadi sample. Kegiatan ini bertujuan untuk pembenahan karena setelah dievaluasi ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan kondisi tenaga non PNS yang ada, sehingga harus ada pembenahan, kegiatan ini tidak ada kaitannya dengan pengangkatan CPNS.

“Kami menyambut baik kegiatan ini karena dapat membantu dalam proses evaluasi dan penataan tenaga non PNS. Ada juga diantara tenaga Non PNS yang mempertanyakan kaitan status apakah non PNS bisa diproritaskan menjadi PPPK, selain itu banyak pengajuan untuk menjadi sukwan di Dishub, ini menjadi dilema bagi kami”, kata Arief Bijaksana Maryugo, S.IP Kepala Dinas Perhubungan Kab.Karawang.

“Bahwa berdasarkan UU ASN yang tidak ada status non PNS, yang diakui  adalah PNS dan PPPK. Komposisi pegawai nantinya 30% PNS dan 70% PPPK, kedepan akan lebih banyak pegawai PPPK dan dapat mengisi jabatan-jabatan fungsional. Menurut informasi yang kami peroleh formasi PPPK tahun ini diperuntukan bagi pelamar yang berasal dari non PNS, dengan ketentuan sesui dengan formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan yang diberikan oleh Kemenpan.”, jelas Jajang Jaenudin, S.STP, MM Sekretaris BKPSDM Karawang.

Semetara itu Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Karawang Dra. Nina Razina Tholib, Apt mengatakan “Setelah kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini kami akan mengevaluasi kembali tentang peta jabatan, selama ini kami berfokus ke PNS padahal peran tenaga Non PNS juga sangat penting untuk kemajuan Dinas”.

“Memang seharusnya keberadaan tenaga non PNS dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi Perangkat Daerah bukan menjadi beban, melalui kegiatan monev ini ada beberapa langkah yang akan dilakukan terkait penataan tenaga non PNS. Salah satunya untuk penilaian kinerja akan ditetapkan indkator kinerja yang terukur, pencapaian target kinerja menjadi bahan pemberian gaji/upah dan perpanjangan kontrak tahun berikutnya. Kedepan BKPSDM akan membuat aplikasi penilaian kinerja seperti PARE yang sifatnya harian sebagai media tenaga non PNS melaporkan pekerjaan sehari-hari yang dilakukannya. Kami juga mengingatkan bila ada inovasi yang bagus dari tenaga non PNS agar difasilitasi dan didukung”, kata Jajang.

“Hasil monitoring ke enam Perangkat Daerah dari sebelah yang menjadi sampel, permasalahannya hampir sama, dimana  kondisi tenaga non PNS berlebih, penempatan tidak sesuai formasi dan peta jabatan, belum ada parameter penilaian kinerja yang jelas, setelah uji petik ini akan ada rapat dan evaluasi dengan berkoordinasi dengan bagian organisasi”, kata H. Taopik Maulana, SE.,MM Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian ASN.

“Data jumlah PNS di Dinas Perhubungan sebanyak 98 orang, sedangkan THL 183 orang kebanyakan dari Lalin dan Dalop, ada juga yang dikepegawaian, bidang angkutan, bidang prasarana dll”, kata Dra. Rita Komala selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan. Sementara itu berdasrakan data yang disampaikan Dina Mardiana, S.Pd selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan jumlah tenaga non PNS sebanayak 21 orang, sedangkan menurut Yogi Luwiharto, SE selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Karawang  jumlah tenaga non PNS di Dinas Kominfo sebanayak 43 orang termasuk tenaga ahli.

“Kami berharap setelah monev ini agar ditindaklanjuti dengan pendataan dan penataan tenaga non PNS di Dinas masing-masing. Penggunaan tenaga non PNS harus fokus pada prioritas program yang ada di Perangkat Daerah, hindari penggunaan non PNS yang tuagsnya hanya mencatat/administrasi, karena kedepan berdasarkan arahan dari Menpan jabatan pengadministrasi umum sudah harus dihilangkan karena perannya dapat digantikan dengan Artificial Inteligence (Kecerdasan Buatan)”, tambah Jajang.

“Selain itu tolong aplikasi SIMPEG diupdate datanya, karena sebagus apapun aplikasi kalau tidak digunakan dan datanya tidak akurat tidak akan bermanfaat. Harapannya kedepan aplikasi SIMPEG ini datanya menjadi akurat dan dapat menjadi rujukan dasar dalam pengambilan keputusan. (Admin-wkn)

Komantari dengan Facebook