Penataan Non PNS Tujuan Monitoring dan Evaluasi

Karawang – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang melakukan monitoring dan evaluasi tenaga Non PNS di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang pada Selasa (3/8) pagi dilanjutkan ke lingkungan Sekretariat Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karawang. Tim dari Bidang Pengadaan dan Pemberhentian ASN BKPSDM dipimpin langsung oleh Sekretaris BKPSDM dan Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian ASN.

Monitoring ini dilakukan untuk melakukan evaluasi tentang keberadaan tenaga non PNS di perangkat daerah, untuk mengecek jumlah, formasinya, anggaran, kompetensi, target kinerja, serta kontribusi inovasinya. Rencananya ada sebelas Perangkat Daerah yang akan dijadikan sampel dalam kegiatan monitoring dan evaluasi ini.

“Salah satu alasan Perangkat Daerah merekrut tenaga non PNS adalah adanya kekurangan pegawai. Namun setelah dievaluasi ada beberapa permasalan yang timbul akibat rekruitment tenaga non PNS ini, seperti rekruitmen Non PNS tidak berdasarkan kebutuhan riil sesuai dengan peta jabatan, analis jabatan dan analis beban kerja, rekruitmen Non PNS tidak melalui seleksi yang akuntabel, target Kinerja Non PNS tidak jelas dan tidak terukur dan belum menjadi dasar pembayaran kompensasi serta belum adanya standar pembinaan disiplin dan penilaian kinerja Non PNS”, kata Jajang Jaenudin, S.STP, MM Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam arahannya.

“Permasalahan lain yang timbul diantaranya adalah kesejahteraan Non PNS sangat rendah, Non PNS sudah dapat mengambil peran PNS, rekruitmen Non PNS yang tidak terkontrol menjadi beban APBD serta status Non PNS dalam UU ASN tidak ada”, tambah Jajang.

“Ada dua parameter kunci keberhasilan montoring dan evaluasi penataan non PNS ini yaitu Formasi dan Anggaran. Dari aspek formasi, penggunaan Non PNS harus berdasarkan Peta Jabatan, Anjab dan ABK dengan memperhatikan program prioritas serta formasi Penggunaan Non PNS harus ditetapkan oleh Bupati setiap tahun sebagai dasar penganggaran”, jelas Jajang sambil menunjukan simulasi penataan non PNS melalui aplikasi SIMPEG.

“Parameter kedua adalah anggaran, bahwa penganggaran upah Non PNS harus berdasarkan formasi penggunaan Non PNS harus ditetapkan setiap tahun sebagai  dasar penganggaran, anggaran upah Non PNS harus persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan TAPD dan penggunaan PNS harus selektif dan memperhatkan target kinerja yang tertuang dalam RPJMD”, katanya.

“Selanjutnya data yang diperoleh dari hasil monitoring dan evaluasi tenaga non PNS ini akan dijadikan dasar untuk evaluasi dan penataan tenaga non PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten karawang”, tambahnya.

“Jumlah non PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang sebanyak 988 orang terdiri dari terdiri dari Bidan sebanyak 226 orang, Perawat 243 orang dan Admin sebanyak 257 orang. Sedangkan non PNS PTT Daerah sebanyak 174 Dokter terdiri dari Dokter Umum 24 orang dan Dokter Gigi sebanyak 10  orang, Bidan PTT  sebanyak 140 orang. Sedangkan non PNS PTT Provinsi  ada 40 orang terdiri dari dokter umum 2, dokter gigi 1, Bidan 34, analis kesehatan 2, sanitarian 1 serta tenagaTHL lainnya sebanyak 48 orang”, kata Hj. Siti Holifah, SH selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang”, kata Hj. Siti Holifah, SH selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Sedangkan hasil pendataan di lingkup Sekretariat Daerah terdapat terdapat 67 orang dan di DPMPTSP terdapat 27 orang terdiir dari THL 26 orang dan TKK sebanyak 1 orang. (Admin)

Komantari dengan Facebook