Perpindahan Antar Kab/Kota Antar Provinsi ditetapkan Kemendagri

Untuk mempermudah layanan mutasi PNS dikembangkan aplikasi e-Mutasi yang terintegrasi dengan SAPK BKN

Jakarta – Munculnya beberapa masalah kepegawaian di Pemerintah Daerah akibat mutasi PNS, seperti tenaga fungsional Guru atau fungsional kesehatan yang pindah dari Kabupaten/Kota ke Provinsi padahal notabene tenaga fungsional tersebut lebih dibutuhkan di Kabupaten/Kota untuk menunjang program pelayanan kepada masyarakat, melatarbelakangi dikeluarkannya Permendagri 58 tahun 2019 tentang Tata Cara Mutasi PNS Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi dan Antar Provinsi.

“Persoalan mutasi bukan sebatas ijin semata, akan tetapi pemerintah pusat (Kemendagri) harus menjaga agar distribusi kebutuhan-kebutuhan ASN betul-betul terpenuhi. Inilah kontrol yang dilakukan oleh Kemendagri untuk memastikan distribusi ASN yang merata dan mendorong kualitas pelayanan karena hadirnya pemerintah daerah tujuannya adalah mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik”, kata Drs. Akmal Malik, M.Si Dirjen Otonomi Daerah Kemendargi.

“Pelayanan publik yang baik akan mendorong daya saing daerah, yang dapat meningkatkan pelayanan publik di daerah adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga ASN harus didominasi oleh tenaga yang memiliki kompetensi dalam pelayanan dasar. Ketika ASN didominasi oleh tenaga administrasi sangat minim tenaga yang memiliki kompetensi dalam pelayanan dasar, maka tidak akan bisa tercapai tujuan otonomi daerah. Seharusnya PNS yang memiliki komtensi pelayanan dasar harus ditempatkan di bawah (Kabupaten/Kota) sehingga ketika masyarakat membutuhkan pelayanan dasar dapat terpenuhi”, tambahnya.

Tindaklanjut dikeluarkannya Permedagri tersebut, disosialikasikan juga aplikasi e-mutasi Kemendagri yang merupakan pengintegrasian dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Diluncirkannya aplikasi e-mutasi ini tujuannya untuk mempermudah layanan mutasi PNS antar Kabupaten/Kota antar Provinsi, dan antar Provinsi .

“Inilah beberapa hal yang menjadi dasar dioptimalkannya atau penguatan mutasi ASN menjadi sesuatu gerakan bersama, karena tidak akan bisa jalan bila tidak didikung dari BKN, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota bila tidak berintegrasi dengan Kemendagri”, kata Akmal Malik.

“Langkah-laingkah ini kita memulai sebagai upaya mempercepat pelayanan bersinergi dengan BKN, KASN dan Menpan RB. Tujuannya pertemuan hari ini adalah sosialisasi Permendagri 58 dan integrasi sistem dengan BKN, kemudian akan dilakukan lounching. Tentu proses mutasi PNS ini harus menggunakan pendekatan yang efektif dan efisien, bila menggunakan kertas (base paper) maka akan ribet memakan cost yang tinggi (biaya perjalanan yang tinggi) dan waktu yang lama”, tambah Akmal Malik.

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada Kamis (12/9) di Hotel Aryaduta Jakarta ini diikuti oleh 284 orang terdiri dari Kepala Kantor Regional BKN sebanyak 14 Kepala Badan Kepegawain dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebanya 270 perwakilan, dengan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara.

“Dengan berlakunya peraturan ini Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota antar Provinsi, dan antar Provinsi ditetapkan oleh Menteri setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN. Kita harapkan ini bisa menjadi pedoman untuk pengendalian dan pemerataan Pegawia Negeri sipil. Prinsip-prinsip pelaksanaan mutasi dilakukan atas dasar kesesuan antara kompetensi ASN dengan persyaratan jabatannya, klasifikasi jabatan dan pola karier dengan memperhatikan kebutuhan organisasi serta dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. Permendagri ini mulai diberlakukan mulai 1 Oktober 2019 target waktu pelayanan 15 hari kerja. Dengan ditetapkannya permedagri ini agar dipedomani dengan sebaik-baiknya. Bagi Pemrrintah Daerah agar mempersiapkan atau menyediakan infrastruktur komputer untuk pengajuan PNS melalui apliaksi e-mutasi dan segera melakukan pelatihan agar staf dapat melaksanakan mutasi dengan aplikasi ini dan melakukan update data pegawai di SAPK BKN. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah bagi kita bersama dan dapat berkontribusi bagi kemajuan bangsa melalui penataan ASn yang lebih baik”, pungkasnya. (Admin)

Komantari dengan Facebook