Partisipasi dan Netralitas ASN dalam Pemilu 2019

Karawang – Sebagai negara dengan tingkat pluralisme tinggi, berbagai macam suku bangsa, bahasa, adat, budaya serta agama tentu bukan hal mudah untuk membingkai negeri ini dalam satu kesatuan NKRI. Untuk itu diperlukan elemen pemersatu bangsa.

Atas dasar itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur salah satu fungsi ASN adalah perekat dan pemersatu bangsa dengan demikian jelas peran ASN dalam mempertahankan tegak dan kokohnya NKRI sangat strategis.

Kaitan ini pula Netralitas menjadi azas penting dalam manajemen ASN. Bisa kita bayangkan apabila ASN berpihak kepada salah satu partai/calon, maka niscaya bukan persatuan dan kesatuan yang terwujud akan tetapi keterpurukan bangsa yang akan didapat. Demikian penegasan yang disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS, dalam acara Diseminasi Netralitas ASN Menghadapi tahun politik 2019. 

Diseminasi yang dilaksanakan pada hari ini Kamis (21/3) dihadiri oleh para Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian serta Inspketorat Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Banten bertempat dai Kantor Badan Kepegawaian Negara Jakarta. Narasumber lainnya dari Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian NSPK BKN, Bawaslu Pusat serta KPK.

Lebih lanjut beliau menyebutkan bahwa pada intinya netralitas ASN dibagi menjadi tiga hal pokok. Netralitas politik, netralitas dalam pelayanan publik serta netralitas dalam melaksanakan manajemn ASN. Netralitas politik artinya ASN tidak terkotak kotak berdasarkan kepentingan golongan/partai tertentu. Netralitas dalam pelayanan publik berarti dalam memberikan pelayanan ASN harus memberikan pelayanan terbaik kepada semua elemen masyarakat tanpa membedakan SARA begitupun dalam melaksanakan manajemen ASN harus tetap berpegang teguh kepada norma standar prosedur dan kriteria yg ditetapkan yg diantaranya adalah kaitan disipilin, kode etik serta kode prilaku ASN. Sebelum mengakhiri sambutannya Kepala BKN mengingatkan kembali kepada seluruh ASN untuk tetap memegang teguh netralitas asn terutama di tahun politik ini.

“Kami telah membuat beberapa surat edaran agar seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2019 untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap memegang teguh netralitas  sebagai ASN”, kata  Dudi Alexsandri, S.STP Kepala Bidang Kesejahteraan, Disiplin dan Kepangkatan ASN BKPSDM Karawang. Beberapa Surat Edaran tersebut diantaranya Surat Edaran Gubernur jawa Barat Nomor 270/04/Psmksm tanggal 24 Januari 2019 tetang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Surat Edaran Bupati Karawang Nomor 270/756/Tapem tanggal 14 Februari 2019 Hal Edaran Gubernur Jawa Barat Terkait Pemilu 2019 dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 800/1019/KDPASN tanggal 13 Maret 2019 Hal Partisipasi ASN dalam Pemilu 2019.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 adalah hari yang diliburkan secara nasional untuk pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam rangka pemilu tersebut agar mengupayakan terus menerus terciptanya iklim kondusif dan memberikan kesempatan kepada ASN di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap memegang teguh netralitas, mendorong partisipasi masyrakat untuk turut berpartisipasi aktif dengan dengan memberikan hak pilihnya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti RUmah Sakit, Puskesmas, Pemadam Kebakaran, Perhubungan, Kependudukan dan Pencatatan SIpil, Satpol PP dan yang lainnya agar mengatur sedemikian rupa sehingga para pegawai tetap dapat menggunakan hak pilihnya tanpa mengakibatkan terganggunya proses layanan publik serta melakukan pengawasan terhadap ASN di lingkungan Perangkat Daerahnya sebelum, selama dan sesudah masa kampanye agar tetap mentaati peraturan perundang-undangan serta ketentuan kedinasan yang berlaku khususnya terkait Netralitas ASN”, kata Asep Aang Rahmatullah, S.STP., MP Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Karawang.

Kepada seluruh ASN agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa Korps dalam menyikapi situasi politik yang ada dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan/indikasi ketidaknetralan. (Admin)

Komantari dengan Facebook