Pemkab Karawang Tata Ulang Nomenklatur Jabatan Pelaksana

Karawang – Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 serta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang pengkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing, Pemerintah Kabupaten Karawang sedang menata ulang nomenklatur jabatan pelaksana, melakukan pemetaan jabatan fungsional dan memetakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Belum adanya standarisasi jabatan pelaksanadi lingkungan instansi pemerintah kementerian, lembaga dan pemerintah daerah merupakan salah satu alasan dikeluarkannya kebijakan ini. Setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan nomenklatur jabatan di lingkungan instansi masing-masing  yang disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tembusan ke BKN.

“Inpassing dilaksanakan di setiap perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang bagi PNS yang memenuhi syarat, dengan tujuan untuk pengembangan karier, profesionalisme, peningkatan kinerja organisasi dan memenuhi kebutuhan jabatan fungsional”, kata Kepala Bidang Pengembangan Pegawai ASN Jajang Jaenudin, S.STP, MM di ruang kerjanya Kamis (14/2).

Penyesuaian/Inpassing Jabatan Pelaksana ini tujuannya adalah penataan Sumber Daya Manusia serta pengembangan karir dan profesionalisme pegawai guna menunjang peningkatan kinerja organisasi. “Proses inpassing dilakukan di masing-masing perangkat daerah melalui aplikasi SIMPEG berdasarkan hasil evaluasi jabatan dari bagian organisasi”, tambahnya.

Berdasarkan data SIMPEG jumlah pejabat pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang tercatat sebanyak 2.301 orang. Saat ini yang sudah di Inpassing pada SIMPEG sebanyak 1.027 orang PNS, yang belum di Inpassing pada SIMPEG 1.274 orang. Sebanyak 52 Perangkat Daerah yang sudah melakukan inppasing pelaksana serta 905 Surat Keputusan yang sudah ditetapkan dan didistribusikan ke masing-masing Perangkat Daerah.

“Kami mengharapkan perangkat daerah yang belum malakukan Penataan Jabatan Pelaksana melalui SIMPEG agar segera menyelesaikannya, karena inpassing ini perlu dibuat dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan. Sehingga diperlukan aparatur pemerintah (PNS) yang lebih profesional, bermoral, bersih dan beretika. agar dapat mendukung perwujudan visi dan misi organisasi”, pungkasnya. (Admin)

Komantari dengan Facebook