Penilaian Kinerja Non PNS, Dasar Pemberian Gaji dan Perpanjangan Kontrak

Karawang – Monitoring dan Evaluasi (Monev) ke beberapa Perangkat Daerah yang menjadi sample penataan tenaga Non PNS kembali dilanjutkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karawang. Monev kali ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP).

“Jumlah tenaga non PNS di Dinas PRKP sekitar 101 orang ditambah tenaga lapangan tenaga taman ada sekitar 100 orang termasuk tenaga PJU. Kalau dilihat jumlah sekian banyak ternyata sebaran pendidikannya non teknis padahal yang dibutuhkan tenaga teknis, sehingga berdasarkan latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan kebuthan. Saran kami kedepan harus ada rekruitment yang diatur dengan jelas supaya menghasilkan kualitas THL yang sesuai dengan kebutuhan teknis”, kata Ir. Tatang Sutiswa, MM Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman  Kab. Karawang.

“PUPR teramsuk Perangkat Daerah yang memiliki banyak tenaga non PNS. Ada  sekitar 700-an orang non yang bertugas sebagai satgas, waker, juru gambar (drafter), pengadministrasi keuangan, Pengadministrasi Kepegawaian, Penata Aset, penjaga Gedung seperti Gor, Stadion, Gor Adiarsa, Operator Simda, Perencana, Pembantu Bendahara dan pembantu BPP dan beberapa tenaga non PNS yang bertugas di UPTD Lab dan UPTD alat berat”,  kata Dekky Susandi Irmansyah Efendi, S.STP, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

“Kami perlu pembinaan dan arahan-arahan dari BKPSDM untuk menata tenaga Non PNS yang sudah ada ini, sebagaimana hasil pertemuan dengan Ibu Bupati beberapa waktu yang lalu. Permasalahan tenaga non PNS di PUPR salah satunya adalah proses perekrutan yang tidak melalui seleksi yang akuntabel serta tidak berdasarkan kebutuhan riil sesuai dengan peta jabatan, analis jabatan dan analis beban kerja”, tambah Dekky.

Sementara itu M. Choirul Agus Tjandra, ST, MT Kepala Bidang Bangunan dan Dudi Rahmat Hidayat, ST Kepala Bidang Sumber Daya Air menjelaskan bahwa jumlah tenaga non PNS yang banyak ternyata tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. “Kami butuh SDM yang bisa menguasai teknis seperti kebutuhan juru gambar, karena tidak semua orang bisa, minimal menguasai dasar-dasarnya”, tambah Choirul.

“Tiga parameter yang menjadi kunci keberhasilan montoring dan evaluasi penataan non PNS ini yaitu Formasi, Anggaran dan Kinerja”, jelas Jajang sambil menunjukan simulasi penataan non PNS melalui aplikasi SIMPEG.

“Berdasarkan hasil Monev di beberapa Perangkat Daerah permasalahan awal tenaga non PNS ini adalah rekruitmennya tidak berdasarkan kebutuhan riil sesuai dengan peta jabatan, analis jabatan dan analis beban kerja serta tidak melalui seleksi yang akuntabel, sehingga tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah. Idealnya rekruitmen ini berdasarkan kompetensi dan pendidikan yang sesuai formasi yang ditentukan. Tes kompetensi berbasis bukti kerja atau portofolio sehingga dapat diukur kompetensinya”, tambah Jajang.

“Beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam penataan non PNS ini diantarnya adalah melakukan monitoring dan evlauasi keberadaan Non PNS di Perangkat Daerah, pengumuplan data Non PNS dilakukan untuk mengetahui  beban anggaran Non PNS, hasil monev menjadi bahan untuk menyusun kebijakan penataan Non PNS, agar jumlah PNS tidak bertambah, akan dilakukan pembatasan alokasi sebagai dasar penganggaran serta Penilaian Kinerja dilakukan sebagai dasar pemberian gaji/upah. Kinerja menjadi ukuran eksistensi Non PNS. Kedepan BKPSDM akan membuat aplikasi penilaian kinerja seperti PARE yang sifatnya harian sebagai media tenaga non PNS melaporkan pekerjaan sehari-hari yang dilakukannya.”, pungkas Jajang. (Admin)

Komantari dengan Facebook