Sanksi Penundaan TPP, Bagi Perangkat Daerah yang Mengangkat Non PNS Baru

Karawang – Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi di beberapa Perangkat Daerah yang menjadi sample, ditemukan jumlah tenaga non PNS sangat banyak dan ini mengakibatkan beban APBD. Rekruitmet yang tidak sesuai dengan mekanisme, kebutuhan Anjab dan ABK mengakibatkan kompetensi tenaga non PNS tidak sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.     

“Kami menyambut baik kegiatan ini semoga dapat menjadi masukan untuk penataan tenaga non PNS, mohon arahan petunjuk-petunjuk dari BKPSDM dalam penataan tenaga non PNS ini mengingat kondisi Non PNS ini sangat membenani APBD, selamat datang di Bapenda mudah-mudahan dapat melaksanakan kegiatan ini dengan lancar”, kata Drs. Asikin, MM Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang.

“Terkait dengan penataan non PNS Bapenda sangat mendukung, sebelumnya kami sudah menginstruksikan kepada rekan-rekan untuk menganalisa kebutuhan real berapa orang, setelah dihitung-hitung ternyata ada kelebihan tenaga non PNS, selanjutnya kami berencana untuk melakukan redistribusi tenaga Non PNS yang kelebihan tersebut ke bidang yang kekurangan, namun belum ditindaklanjuti karena masih menunggu kebijakan dari BKPSDM”, kata Ahmad Mustopa, S.STP selaku Sekretaris Bapenda.

“Setelah di evaluasi dari beberapa Perangkat Daerah yang di monev seluruhnya kelebihan tenaga non PNS. Rekruitment tenaga Non PNS yang tidak terkontrol menyebakan jumlahnya  terlalu besar dibandingkan dengan kebutuhan yang seharusnya, bahkan hampir sebanding dengan jumlah PNS. Yang dilematis jumlah non PNS yang sangat banyak ini ternyata belum mampu mendongkrak kinerja Kabupaten Karawang malah membebani APBD”, kata Jajang Jaenudin S.STP, MM selaku Sekretaris BKPSDM Karawang.

“Seharunya tenaga Non PNS ini diberikan gaji dengan didahului evaluasi kinerja dan kehadirannya.  Karena tenaga Non PNS ini sudah menjadi beban APBD, keberadaannya harus mampu memberi kontribusi  dan menunjukan Kinerja untuk kemajuan Kabupaten Karawang khususnya Perangkat Daerah penggunanya. Untuk evaluasi kinerja tersebut akan dibuat aplikasi e-kinerja seperti PARE sebagai media laporan harian sebagai dasar pembayaran honornya, approvemennya dari atasan langsung Non PNS tersebut”, tambah Jajang.

“Mengenai rencana redistribusi tenaga non PNS di internal Bapenda, bila akan dilaksanakan silakan dilakukan resdistribusi terlebih dahulu, petakan tenaga non PNS yang ada sesuai kondisi apa adanya, hasilnya nanti di entry ke aplikasi SIMPEG. Kalau ada penambahan Non PNS harus persetujuan formasi dari Bupati. Saat ini sedang dibahas oleh tim, sangsi bagi Perangkat Daerah yang merekrut tenaga non PNS tanpa persertujuan Bupati, akan dilakukan pemotongan TPP atau penundaan TPP satu Perangkat Daerah. Untuk itu kami mohon informasi dari Bapenda dan Dinas Pertanian terkait jumlah Non PNS, kondisi Anjab dan ABK, sumber pembiayan tenaga non PNS, masuk dalam kegiatan apa dan hal-hal lain”, kata Jajang.

Menurut Dhien Camilah, SE, MM selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapenda ada sebanyak 81 orang tenaga non PNS terdiri dari 68 orang THL, Petugas Kebersihan sebanyak 5 orang, Satpam sebanyak 6 orang dan TKK sebanyak 2 orang.

“Data jumlah tanaga Non PNS Dinas Pertanian sebanyak 228 orang terdiri dari 39 orang di lingkup Dinas mengerjakan administrasi, 70 orang tenaga kebersihan dan petugas penjaga malam di kantor-kantor UPTD Penyuluh Pertanian Provinsi sebanyak 67 orang  dan Penyuluh Pertanian Pusat sebanyak 52 orang. Untuk gaji Penyuluh Pertanian bersumber dari APB Provinsi dan Pusat selama sepuluh bulan dan sisanya dua bulan dari APBD II”, kata Joli Ali Akbar, S.Pkp selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Karawang.

“Saat ini tim sedang menyusun Perbup yang mengatur masalah penataan non PNS ini, sambil menunggu Perbup tersebut akan dibuat Surat Edaran untuk akselerasi pembatasan penambahan Non PNS. Alokasi dan anggaran harus memperhatikan formasi anggaran jumlah non PNS yang ada, diharapkan penataan ini tidak menambah beban APBD. Sedang dibahas sanksi bagi Perangkat Daerah yg merekrut non PNS tanpa persertujuan Bupati akan dilakukan pemotongan TPP atau penundaan TPP satu SKPD“, pungkas Jajang.

Komantari dengan Facebook