TPP Akan segera cair, BKPSDM Rapat dengan Perangkat Daerah

Karawang – Dalam rangka menindaklanjuti rencana aksi KPK untuk Pemerintah Kabupaten Karawang yang diantaranya mewajibkan Pemkab Karawang untuk menerapkan single salary bagi seluruh PNS yang sebenarnya harus sudah diterapkan sejak tahun 2018, namun mengingat berbagai sudut pandang hal ini baru bisa diterapkan tahun ini, yang ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemkab Karawang sebagai pengganti Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Pengahasilan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Penerapan kebijakan single salary ini merupakan satu hal yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, selain tuntutan ketentuan perundang-undangan juga hendaknya dipandang sebagai good political will dari pimpinan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para PNS.

“Terdapat perubahan besaran TPP yang akan diterima PNS, yang tentunya berbeda-beda antar jenis dan jenjang jabatan disesuaikan dengan kelas jabatan yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan”, kata Dudi Alexsandri, S.STP Kepala Bidang Kesejahteraan, Disiplin dan Kepangkatan ASN dalam laporannya.

“Salah satu hal baru terkait Perbup Nomor 88 adalah dengan dirubahnya komposisi antara aspek kehadiran dengan aspek kinerja yang semula komposisinya 60 : 40 menjadi 40 : 60, ini menandakan bahwa aspek kinerja semakin dikedepankan dalam pemberian TPP dan tidak menutup kemungkinan komposisi aspek kinerja semakin besar kedepannya hal ini harus kita pahami bahwa konsep Tambahan Penghasilan perlahan tapi pasti digiring menuju konsep tunjangan kinerja atau bahkan menuju remunerasi berbasis reformasi birokrasi”, tambahnya.

“Namun demikian, dikarenakan kemampuan keuangan daerah, penerapan single salary berbasis kelas jabatan ini belum dapat diterapkan sepenuhnya dan penerapan kebijakan ini tentunya tidak akan bisa memenuhi harapan semua PNS, pro dan kontra pasti muncul, akan tetapi sebagai ASN yang diantaranya memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan, hal ini harus kita terima dan bahkan menjadi pemicu positif bagi kita untuk lebih memahami dan melaksanakan fungsi lainnya yakni pelayanan publik”, ujarnya.

“Penyesuaian besaran TPP untuk tahun ini harus dibarengi dengan peningkatan disiplin, dedikasi, loyalitas dan pengabdian kita selaku PNS, sorotan negatif masyarakat  terhadap kinerja PNS harus kita kikis bahkan dihilangkan. Dengan demikian paradigma kesetaraan antara punishment and reward dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan”, Kepala BKPSDM Karawang Asep Aang Rahmatullah, S.STP., MP berpesan dalam sambutannya.

Pemberian TPP berbasis kelas jabatan merupakan salah satu cerminan bahwa konsep Tambahan Penghasilan sedang dirubah menuju konsep tunjangan kinerja yang dalam menentukan besarannya secara adil, objektif, transparan dan konsisten sesuai dengan berat ringannya suatu jabatan, penghitungannya didasarkan pada nilai atau kelas suatu jabatan yang diperoleh melalui proses evaluasi jabatan.

berita terkait : TPP berdasarkan Kelas Jabatan

Kepala BKPSDM juga mengingatkan bahwa yang harus dipahami bahwa TPP bukan merupakan hak akan tetapi penghargaan atas kinerja yang telah dicapai oleh seorang PNS. Penilaian kinerja PNS sendiri didasarkan pada perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau satuan organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku dari PNS itu sendiri secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.

“Oleh karena itu agar kebijakan pemberian TPP ini dapat dipahami, dilaksanakan dan dijadikan pedoman sebagaimana mestinya, saya harapkan agar mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sehingga apa yang menjadi maksud dan tujuan sosialisasi ini dapat tercapai”, pungkasnya. (Admin 130219)

Komantari dengan Facebook